Kepala PUPR Kota Probolinggo Terpapar Covid-19, Hearing DPRD Batal

  • Bagikan
komisi 3 saat sidak pasar baru dan alun alun min
Agus Riyanto Ketua Komisi III memakai baju kotak-kotak hitam abu-abu saat sidak di proyek Pasar Baru dan Alun-alun beberapa bulan lalu.

PROBOLINGGO, WartaBangsa.id – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Kota Probolinggo, yang digelar pada Rabu (6/1/2021) batal. Alasannya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terpapar virus Corona.

Batalnya RDP dengan PUPR tersebut dibenarkan Ketua Komisi III DPRD setempat, Agus Riyanto. RDP tidak jadi digelar karena Kepala Dinas PUPR terpapar Covid-19. Rapat yang akan membahas proyek pembangunan akan digelar di hari lain.

Hanya saja belum diketahui, kapan pastinya. Dimungkinkan pasca Kepala Dinas PUPR sembuh dari penyakitnya. “Saya dapat info Kepala Dinas PUPR sakit Corona. Tapi saya nggak dengar dari pak Agus langsung,” katanya.

Agus Riyanto kemudian mencoba menghubungi yang bersangkutan untuk memastikan. Namun, saat dihubungi via selulernya, mantan kepala keuangan tersebut tidak dapat dihubungi. Meski demikian, ketua komisi III yakin, kepala PUPR terkonfirmasi positif covid 19. “Kami percaya. Makanya RDP kami tunda,” katanya.

Soal agenda hearing, Agus Riyanto menyebut, selain soal proyek juga akan sidak pembangunan proyek yang molor dan yang sudah selesai digarap. Seperti pembangunan proyek Mako Polsek Kanigaran, Polres Probolinggo Kota, yang tidak tepat waktu alias molor.

Komisinya, lanjut Agus, juga akan melihat langsung proyek pembangunan Rumah Sakit Baru yang pembangunan tahap satu, selesai sesuai jadwal. “Kami hanya ingin memastikan saja dan apakah pembangunan RS Baru tahun ini akan dilanjutkan atau tidak,” ujarnya

Selain itu, komisinya juga akan mempertanyakan proyek Alun-alun dan Pasar Baru. Apakah dilanjut atau tidak, karena kedua proyek tersebut belum tuntas 100 persen,

“Kami kepingin tahu, proyek apa saja yang akan dikerjakan tahun ini (2021). Apa meneruskan proyek lama yang belum jadi atau ada proyek baru,” sambungnya.

Terkait pembangunan Mako Polsek Kanigaran yang belum selesai, politisi PDIP ini menyebut, Pemkot Probolinggo memberi tambahan waktu. Sesuai Perwali, pengerjaannya diperpanjang 50 hari plus denda sesuai undang-undang.

“Kita belum tahu berapa dendanya. Makanya kami akan cari tahu. Apakah didenda setiap hari atau hanya sekali,” tambahnya.

Soal sanksi keterlambatan berupa blacklist (daftar hitam)? Agus mengatakan, tidak efektif dan percuma. Karena yang disanksi perusahaannya (CV atau PT) bukan direkturnya. Jika hanya perusahaan yang disanksi, maka pemiliknya bisa dapat pekerjaan proyek lain. Caranya, meminjam bendera atau CV dan PT orang lain, bahkan bisa mendirikan perusahaan lagi dengan nama berbeda.

“Percuma meski diblacklist. Mereka akan dapat proyek lagi, memakai nama perusahaan berbeda. Kan bukan orangnya yang disanksi, tetapi perusahaannya. Iya kan,” pungkasnya. (mo/wb)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *