Ketua RT Dituding Serobot Tambak, FPKN Wadul DPRD Kota Probolinggo

  • Bagikan
Warga mengaku dari Forum Peduli Kampung Nila (FPKN), Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo saat mendatangi gedung DPRD.

PROBOLINGGO, WartaBangsa.id – Tiba-tiba Gedung DPRD Kota Probolinggo, didatangi warga, Rabu (20/1/2021) sekitar pukul 10.00 WIB. Mereka mengaku dari Forum Peduli Kampung Nila (FPKN), Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Tujuannya menemui Komisi II untuk wadul dugaan penyerobotan lahan tambak.

Sebelum ditemui wakil rakyat, mereka membentangkan poster bertuliskan, “Kami minta keadilan, kembalikan hak pengelolaan tambak warga yang telah dirampas dan Turunkan RT yang semena-mena”.

Mereka ditemui Agus Riyanto dan Heri Poniman, Komisi III karena Komisi II tidak ada di tempat. Agus menyarankan, warga untuk bersurat ke pimpinan DPRD dengan tembusan Ketua Komisi II. Isinya, meminta hearing disertai dengan permasalahan yang dihadapi warga.

“Coba sampean bikin surat ke pimpinan DPRD. Tembusan ke Ketua Komisi II. Tulis keluhannya,” saran Agus Riyanto, Ketua Komisi III.

Sebelum meninggalkan gedung dewan, Ketua FPKN , Banyu Setiyawan menjelaskan, kedatangannya untuk wadul permasalahan yang dihadapi. Dikatakan, Suhartono, ketua RT 7 RW 7 telah merampas tambak yang dikelola Forum Peduli Kampung Nila. Bahkan, tambak seluas 1 hektar tersebut, disewakan ke orang lain selama 5 tahun nilainya Rp 10 juta.

Padahal, tambak yang dimaksud hak pengelolaannya diserahkan ke warga dalam hal ini Forum Peduli Kampung Nila, oleh H Tawi. Dalam perjalanan, tambak yang berlokasi di dekat pabrik bata ringan tersebut, tiba-tiba dikuasai Ketua RT Suhartono.

“Sudah diserahkan ke kami. Lha kok diambil lagi. Berita serah terima dari Ketua RT ke Forum, ada,” ujarnya.

Tambak tersebut, oleh Suhartono dipindah-tangankan atau disewakan ke orang lain selama 5 tahun seharga Rp10 juta. Menurut Setiyawan, Forum tidak dilibatkan soal pengelolaan tambak, bahkan uang hasil sewa, tidak tahu.

“Nggak tahu kemana uangnya. Tidak transparan,” katanya.

Setiyawan berterus terang, setelah diserahkan tambak tidak segera digarap atau dikelola. Alasannya, forum masih mencari dana dengan cara meminta bantuan. Karena forum yang diketuainya tidak memiliki dana sepeser pun.

“Mungkin karena tidak kami urus, sehingga dikelola. Padahal kami masih mencari dana,” tambahnya.

Lantaran hak pengelolaannya diserahkan ke forum, Setiywan dan anggota forum lainnya meminta, tambak dikembalikan ke warga. Selain itu, tuntutan lainnya meminta Suhartono untuk dicopot atau diberhentikan dari ketua RT karena dinilai telah semena-mena.

“Tuntutan kami, kembalikan tambak kami dan copot Ketua RT,” pungkasnya.

Terpisah, ketua RT 7 RW 7 Suhartono mengatakan, apa yang ditudingkan ke dirinya tidak benar. Disebutkan, tambak yang saat ini diperebutkan diserahkan ke dirinya untuk dikelola. Karena sebagai ketua RT, tambak yang dimaksud dikelola bersama warga.

“Forum itu dibentuk, setelah kami rembukan dengan warga. Katanya mau dikelola Forum,” ujarnya.

Lantaran tambak lama dibiarkan terbengkalai, Suhartono kemudian bersama pengurus RT berembuk dengan warga. Hasilnya, tambak dikelola warga dan biayanya ditanggung bersama.

“Karena RT tidak punya kas, kami lalu utang Rp 2,5 juta ke warga sini. Untuk biaya nggarap
tambak,” imbuhnya.

Saat tambak digarap, tak ada satupun warga yang ikut bekerja, apalagi forum. Suhartono bekerja sendirian dibantu orang lain yang dibayar. Tambak kemudian ditebari ikan lele dan setelah besar dipancing untuk umum. Setelah dikurangi biaya, tambak yang disoal tersebut dapat hasil bersih Rp 5 juta.

“Uangnya ada di bendahara RT. Utang sudah dibayar. Saya hanya dapat Rp 150 ribu,” tambahnya.

Suhartono mengakui, kalau tambak tersebut disewakan 5 tahun Rp 10 juta. Sebagian uangnya dibelikan peralatan kematian, membangun gapura, membeli lampu penerangan gang dan pot bunga untuk memperindah kampungnya.

“Semuanya tercatat. Bukan kami yang nyatat, tapi bendahara RT,” katanya.

Soal tuntutan pemberhentian Ketua RT, ditanggapi oleh Suhartono dengan riang. Ia bersyukur berhenti jadi Ketua RT dan akan fokus pada pekerjaan dan rumah tangganya. Sebab, menjadi ketua RT, menurutnya serba tidak enak, bahkan sering tombok.

“Uang pribadi saya Rp 1,5 juta dipakai untuk sewa terop kematian. Biaya perbaikan kendaraan Tossa Rp 650 ribu, juga uang saya. Pokoknya torok terus dah,” pungkasnya. (mo/wb)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *