Maret Hingga Juli 2020, Ada 1.167 Perempuan Jadi Janda Baru di Mojokerto

  • Bagikan
ilustrasi perceraian 1
Ilustrasi

MOJOKERTO, WartaBangsa.id – Sepanjang masa Covid-19, angka perceraian di Mojokerto terbilang tinggi. Tercatat, mulai Maret 2020 hingga Juli 2020, terdapat 1.167 perempuan menyandang predikat sebagai seorang janda baru. Setelah gugatan perceraiannya dikabulkan Pengadilan Agama (PA) Mojokerto.

Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Mojokerto Achmad Romli menyebutkan, pengajuan gugat cerai mendominasi pihak perempuan atau istri. Jumlahnya, ada 856 cerai gugat atau cerai yang diajukan pihak wanita. Sementara untuk gugat talak atau yang diajukan pihak pria mencapai 311 gugatan.

Faktor penyebab perceraian, didominasi persoalan ekonomi selama pandemi yakni sekitar 60 persen. “Namun, lebih banyak karena gaya hidup, sehingga kebutuhan hidup para perempuan yang mengajukan cerai semakin bertambah. Mereka merasa kekurangan,” kata Achmad Romli.

Dibanding tahun 2019, angka perceraian tahun ini cukup tinggi. Wabah virus Corona rupanya tidak menjadi halangan bagi pasangan suami istri (Pasutri) yang merasa rumah tangganya tidak lagi harmonis, untuk berpisah.

Pada periode yang sama, yakni Maret – Juli 2019, tercacat sebanyak 1.180 kasus perceraian. Mayoritas perceraian diajukan pihak perempuan mencapai 879 perkara. Sedangkan cerai talak tahun 2019, hanya 301 perkara.

“Pasangan yang bercerai didominasi usia produktif, sekitar 50 persen usia mereka masih di bawah 40 tahun,” terang Romli.

Pernikahan dini atau menikah pada usia belum matang, lanjut Romli, juga menjadi pemicu perceraian di Mojokerto. Jumlahnya mencapai sekitar 117 perkara.

Berdasarkan UU RI nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, usia matang bagi laki-laki dan perempuan agar diizinkan menikah minimal 19 tahun.

“Sepanjang 2020, ada sekitar 10 persen perkara perceraian yang disebabkan usianya belum matang. Usai pernikahan, beberapa bulan kemudian sudah mengajukan perceraian,” ungkapnya.

Romli meminta agar menghindari pernikahan dini. Juga pasangan suami istri (Pasutri) bisa membangun keterbukaan komunikasi.

“Perlu melakukan musyawarah, tidak serta merta setiap terjadi masalah dalam rumah tangga harus diselesaikan di Pengadilan Agama. Ini agar pernikahan langgeng,” pungkasnya. (sm/wb)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *