Masih Ngontrak, Bawaslu Kota Probolinggo Boyongan

  • Bagikan
kantor baru Bawaslu Kota Probolinggo
Kantor Bawaslu Kota Probolinggo yang baru ditempati.

PROBOLINGGO, WartaBangsa.id – Mulai Januari 2021, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Probolinggo menempati kantor baru. Kantor yang berlokasi di Jalan dr Mohammad Saleh tersebut, pengganti kantor lama di jalan Ahmad Yani, yang sudah habis masa kontraknya.

Dibanding sebelumnya, kantor yang ditempatinya ini lebih luas dan harga kontraknya pun lebih murah. Rumah yang dikontrak sebelumnya di selatan Alun-alun tersebut senilai Rp 144 juta inklud dengan pajak kontrak 10 persen.

Sedangkan kantor baru, kontraknya Rp 96 juta setahun plus pajak kontrakan Rp 16 juta. Fasilitasnya pun bertambah, di samping utara kantor ada meeting room yang baru dibangun.

Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Kota Probolinggo, Azam Fikri, Rabu (27/1/2021) sore. Disebutkan, dana kontrak diambilkan dari APBN. Untuk tahun 2021 ini anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp 1,3 Miliar, turun dari tahun sebelumnya yang Rp 1,6 Miliar. Alasannya, Covid-19 sehingga anggarannya dipangkas.

“Empat tahun lalu anggaran kami Rp 3,6 Miliar. Lalu turun menjadi 3,3 miliar. Turun lagi menjadi Rp 1,6 dan sekarang Rp 1,3 Miliar. Anggaran segitu, termasuk honor atau gaji kami,” sebutnya.

Saat ditanya, mengapa kantor tidak meminta ke Pemkot ? Azam -begitu biasa dipanggil menjawab, sudah beberapa kali audiensi dan bersurat ke Wali Kota. Namun, hingga kini belum ada balasan.

“Usai pak Wali Kota dilantik akhir Januari 2019, kami bertemu dan audiensi. Kami diminta bersurat,” ucapnya.

Pihaknya pernah meminta lahan kosong asset Pemkot yang berlokasi di jalan Mawar, depan kantor Bakesbangpol, namun tidak ada kabar beritanya. Azam akan mengajukan anggaran pembangunan ke pemerintah pusat, jika permintaannya disetujui.

“Kalau disetujui lahan kosong itu, kami akan mengajukan anggaran pembangunan gedungnya ke pemerintah pusat,” ujarnya.

Pihanya juga pernah untuk meminjam lahan yang pernah ditempati PT Ghanesa, yang memproduksi air minum dalam kemasan. Lokasinya di jalan Soekarno Hatta, Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo. Hanya saja bernasib sama, Bawaslu tak menerima jawaban.

Azam juga mengaku pernah bersurat meminta Dinas Perikanan dan Kelautan di Jalan Ahmad Yani. Mendapat jawaban dari Wali Kota, menunggu merger OPD (Organisasi Perangkat Daerah).

“OPD-nya sudah digabung dan kantor perikanan dan Kelautan sempat tidak ditempati. Tapi tidak ada kejelasan dari Pemkot. Sekarang sudah ada yang menempati,” lanjutnya.

Ditambahkan, hampir seluruh Bawaslu Kota dan Kabupaten di Jawa Timur, kantornya difasilitasi pemerintah setempat. Hanya Kota Probolinggo dan Kabupaten Gresik, yang belum alias masih ngontrak.

“Kami berharap difasilitasi. Tinggal kami dan Gresik yang belum. Mudah-mudahan tahun depan,” pungkasnya. (mo/wb)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *