JOMBANG, WartaBangsa.id – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang, terbilang sangat kecil. Pada tahun 2020, total PAD Kabupaten Jombang sebesar Rp 477,8 Miliar. Sedangkan APBD (Angggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Jombang, mencapai Rp 2,317 Triliun.
Dari jumlah PAD tersebut, pendapatan pada sektor pajak daerah sejumlah Rp 120 Miliar. Sedangkan sektor retribusi daerah sebesar Rp 16,6 Miliar, dan sisanya yakni Rp 341,2 Miliar didapat dari BLUD RSUD setempat.
“Kalau berbicara pendapatan asli daerah, untuk Kabupaten Jombang tergolong sangatlah kecil,” ungkap Anggota Komisi B DPRD Jombang, Rochmad Abidin dalam acara “Ngaji Regulasi” bertema Bedah Struktur APBD Jombang 2021, di Warkop Aspirasi (WA) Desa Sentul, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang, Sabtu (2/1/2021).
Dijelaskannya, rata-rata sepanjang tahun, penyumpang PAD terbesar yakni Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jombang yang terkategori Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Artinya, kata Rochmad, pendapatan tersebut akan kembali untuk kepentingan RSUD.
“Karena BLUD, pendapatan asli dari RSUD itu tidak bisa dialokasikan ke pembangunan lainnya. Pendapatan itu murni akan kembali untuk kebutuhan RSUD,” paparnya.
Dari kecilnya PAD Jombang tersebut, lanjut Rochmad, maka Kabupaten Jombang sangat tergantung dari pendapatan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Seperti melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Bantuan Keuangan (BK) dan lainnya.
Rochmad merinci, total pendapatan transfer pemerintah pusat dan antar daerah sebesar Rp 1,74 Triliun. Di antaranya, Rp 1,6 Triliun dari Pemerintah Pusat dan sisanya yakni Rp 134 Miliar dari transfer antar daerah.
“Tidak bisa dipungkiri, jika total belanja di Kabupaten Jombang ini sangat tergantung dari Pemerintah Pusat dan Provinsi. Nah, PR (pekerjaan rumah) kita semuanya adalah bagaimana Jombang ini memiliki PAD yang tinggi. Ini yang harus dipikirkan bersama,” kata politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Menurutnya, salah satu titik tekan mendasar agar PAD ini meningkat, yakni meningkatkan produksi dan konsumsi terhadap produk lokal. Langkah ini dinilainya cukup strategis, karena juga akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jombang. Tentunya, lanjut Rochmad, ini harus diawali dan didukung penuh oleh kebijakan dari Pemkab.
“Setidaknya, para pemimpun di Jombang ini mengeluarkan kebijakan untuk belanja produk lokal. Misalkan di Jombang ini ada produsen sepatu atau air mineral, ya semua lini harus belanja sepatu dan air mineral produk Jombang,” ulas Rochmad Abidin.
Selain itu, Pemkab yang sudah memiliki skala prioritas pembangunan, harus mengedapankan mana pembangunan yang menjadi stimulus meningkatnya PAD dan mana yang masih minim. Skala prioritas pembanguann itu, tentunya disesuaikan dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati.
“Skala prioritas pembangunan itu, tentunya bermuara pada azas kemanfaatan pembangunan dan diprediksi mampu meningkatkan PAD,” sambungnya.
Dia juga mengurai, PDRB (produk domestik regional bruto) atau tingkat perputaran keuangan di Kabupaten Jombang, cukup tinggi. Karena ditopang sejumlah sektor usaha, atau sektor lain semisal pertanian, perikanan hingga pesantren.
“Nah, inilah yang mestinya ditangkap Pemkab, agar PDRB itu bisa diserap menjadi pendapatan asli daerah (PAD). Melalui langkah-langkat tersebut. Kami tidak menafikan, kalau ini merupakan langkah cukup panjang. Tapi ini harus dilakukan, dan kami selaku Anggota Komisi B, terus mendorongnya,” tekad Rochmad Abidin. (an/wb)
