Pembangunan Polsek Kanigaran Kota Probolinggo Molor, Rekanan Hanya Didenda

  • Bagikan
pembangunan polsek kanigaran kota probolinggo
Proses pembangunan Mapolsek Kanigaran Kota Probolinggo. Gambar diambil pada tanggal 25 Desember 2020 lalu.

PROBOLINGGO, WartaBangsa.id – Kontraktor atau rekanan yang mengerjakan pembangunan Mapolsek Kanigaran, Polres Probolinggo Kota, didenda. Tak tanggung-tanggung, setiap hari didenda Rp2 juta selama 50 hari, sesuai perpanjangan kontrak.

Hal tersebut diungkap Rahman Kurniadi, PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) mewakili Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Permukiman (PUPR), saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Senin (18/1/2021) siang.

Dijelaskan, denda dikenakan karena kontraktor atau rekanan tidak menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Untuk proyek pembangunan Mapolsek Kanigaran, mestinya harus selesai tanggal 23 Desember 2020 lalu, sesuai perjanjian kontrak.

Namun hingga tanggal tersebut, pembangunannya tidak selesai. PUPR, sesuai Perwali Nomor 62 Tahun 2020, memberi perpanjangan waktu hingga 50 hari. Selama masa perpanjangan tersebut, kata Rahman, kontraktor dikenai denda Rp 2 juta per hari. “Denda sesuai Kepres,” katanya.

Saat ditanya Komisi III, apakah sang kontraktor disanksi blacklist selama tiga tahun berturut-turut ? Rahman menjawab, Perwali yang mengatur sanksi belum ada. Sehingga pihaknya tidak memberi sanksi kepada kontraktor yang pekerjaannya molor.

Poniman dan Robit, anggota Komisi III tidak mempersoalkan. Hanya saja, keduanya meminta Wali Kota menerbitkan Perwali Tentang sanksi kepada rekanan yang pekerjaannya tidak sesuai jadwal yang telah disepakati.

“Dibuatkan Perwali saja. Seperti Perwali yang mengharuskan rekanan punya saving atau simpanan uang di bank 30 persen,” ujarnya.

Mereka bingung, mengapa Wali Kota membikin Perwali soal itu bisa, sedang Perwali tentang sanksi bagi rekanan yang pekerjaannya molor, tidak dibuatkan. Poniman dan Robit meminta, Pemkot harus membuatkan Perwali soal sanksi tersebut.

“Kalau tidak ada sanksinya, semua kontraktor pekerjaannya akan molor,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Komisi III juga meminta PUPR segera memperbaiki jalan rusak, agar tidak memakan korban. Seperti jalan Brantas dan Jalan Semeru yang rusak parah dan berlubang. Jika dibiarkan, kerusakan akan bertambah parah.

“Ini kan musim hujan. Kalau dibiarkan tambah rusak. Yang menjadi korban kan masyarakat,” ujar salah satu anggota Komisi III, Andri.

Politisi PDIP ini kemudian memperlihatkan rekaman video yang direkamnya sendiri saat melintas di Jalan Semeru, dalam perjalananan menghadiri RDP. Sambil menunjukkan rekamannya, Anrdri mengatakan, kalau pengendara saat ini, rebutan jalan bagus.

“Kalau pengendara fokus memilih jalan, kecelakaan tak bisa dihindari. Kami minta segera diperbaiki,” katanya.

Kasubag Program pada Dinas PUPR, Gigih mengatakan, permintaan Komisi III akan segera ditindaklanjuti. Mengingat, dana swakelola untuk pemeliharaan jalan sudah disiapkan yang besarannya Rp 800 Juta.

“Tambal-sulam jalan yang rusak, segera kita laksanakan. Anggaran swakelola Rp 800 juta sudah disiapkan,” katanya singkat. (mo/wb)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *