Penerima RTLH dan MCK di Jombang Diduga Wajib Bayar Rp 1,5 Juta Untuk Konsultan

  • Bagikan
tangkapan layar program RTLH dan MCK perkim jombang 1
Tangkapan layar Jenis dan Harga Satuan per Paket Program Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing.

JOMBANG, WartaBangsa.id – Program fasilitasi rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) beserta pembangunan MCK individual di Kabupaten, disorot sebuah akun Waras Zainuddin melalui postingannya media sosial (Medsos) Facebook.

Dalam unggahannya yang ditautkan ke link akun Presiden Joko Widodo itu, ia menyoroti program tersebut diduga menjadi “surga” bagi para konsultan. Ia menyebut, setiap penerima bantuan rehab RTLH dan pembangunan MCK, diharuskan membayar Rp 1,5 juta ke konsultan. Lebih lagi, konsultan tersebut juga diduga “disiapkan” dinas terkait.

Hanya saja, ia tidak menyebut berapa total unit RLTH dan MCK yang direalisasikan dari program ini se-Kabupaten Jombang.

“Pak Presiden Joko Widodo gawe program angel2, mengutamakan padat karya, opo Mane bedah rumah dan MCK, kok isok Karo tengu2 iku digawe Bancakan, kudu onok konsultan e, dan bayar e Rp. 1,5jt, opomane seng gowo konsultan e langsung teko Dinas. (Jawa: Pak Presiden Joko Widodo membuat program susah-susah, mengutamakan padat karya, apa lagi bedah rumah dan MCK, kok bias sama tengu-tengu (hewan kecil, red) itu dibuat bancakan, harus ada konsultannya, dan membayar Rp 1,5 juta, apalagi sing bawa konsultannya langsung dari dinas),” tulisnya. Postingan ini tertanggal 23 Oktober pukul 17.48.

Sebelumnya, ia juga memposting potongan screenshot (tangkapan layar) berjudul “Jenis dan Harga Satuan per Paket Program Jombang Berkarakter dan Berdaya Saing”. Di potongan tangkapan layar ini menyubutkan, jika leading sector program ini adalah Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim).

Dalam kolom indeks harga per paket, terdapat syarat penerima rehab RTLH dan MCK individual, yakni pertama, wajib diusulkan minimal 4 rumah, dan kedua, anggaran rehabilitasi RLTH beserta pembangunan MCK individual sebesar Rp 20 juta per unit, lengkap dengan 7 poin persyaratan.

Yakni, penerima sasaran masuk data BDT pusat/ daerah, lahan milik pribadi, bukan rumah tunggal, surat permohonan dari kepala rumah tangga, foto kondisi eksisting dan denah lokasi, fotocopy KTP dan KK daftar nama calon penerima, dan pelaksanaan secara padat karya produktif.

Namun, di potongan tangkapan layar tersebut, tidak menyebutkan program rehabilitasi RLTH beserta pembangunan MCK individual ini, tahun berapa.

Terpisah, Kabid Perumahan Dinas Perkim Jombang, Abdul Hafid saat dikonfirmasi terkait jumlah penerima program tersebut se-Kabupaten Jombang, mengatakan tidak hafal. Ia pun masih belum bersedia ditemui lantaran hendak ke Surabaya. “Gak hafal, ke Surabaya,” jawabnya saat dihubungi melalui nomor WhatsApp-nya, beberapa waktu lalu. (an/wb)

Tangkapan layar postingan sebuah akun di Facebook yang menyorot program rehab RTLH dan pembangunan MCK di Jombang.
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *