Pimpinan DPRD Kota Probolinggo Tak Hadir, RDP Soal Abu Batubara Batal

  • Bagikan
RDP di DPRD Kota Probolinggo batal
Saifudin, Sekretaris Komisi I DPRD Kota Probolinggo saat interupsi.

PROBOLINGGO, WartaBangsa.id – Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan Komisi I, II dan Komisi III, yang akan membahas maraknya truk masuk kota dan dampak debu bongkar muat batubara, batal digelar. Alasannya, tiga pimpinan DPRD Kota Probolinggo, tak satupun yang hadir.

Sempat terjadi tarik-menarik dalam RDP yang berlangsung di ruang utama gedung DPRD, Senin (16/11/2020) sekitar pukul 10.30 WIB tersebut. Sebagian anggota komisi yang hadir di acara itu, ada yang meminta RDP dilanjut. Sementara sebagian yang lain, menolak karena kalau dilanjutkan melanggar Tatib.

Bahkan, ada juga yang mengambil jalan tengah. Pertemuan tetap dilanjutkan, namun bukan disebut rapat. Tetapi perbincangan santai seperti layaknya Curhat warga ke anggota dewan. Sebab, RDP gabungan komisi harus dipimpin ketua dan wakil DPRD, sesuai dengan tatib (Tata Tertib).

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Komisi I, Saifudin. Menurutnya, dalam Tatib DPRD setempat, bagian ketiga pasal 108 ayat 8 disebutkan, Rapat gabungan komisi merupakan rapat antar komisi yang dipimpin ketua atau wakil ketua. “Kan sudah jelas, tidak ada pelimpahan pimpinan rapat,” tandasnya.

Jika RDP dilanjutkan, lanjut politikus PKB ini, tidak sah dan rekomendasi yang dihasilkan tidak memiliki kekuatan hukum. Karenanya, ia meminta RDP dibatalkan dan ditunda dilain waktu. Jika mau diteruskan tidak masalah, tetapi menurutnya, bukan rapat.

“Ya berbincang santai saja. Enggak apa-apa, sekedar pingin tahu permasalahan,” jelsnya.

Sementara itu, Anggota Komisi II, Ahmad Zein menolak RDP dilanjutkan. Ia tidak setuju forum dewan yang terhormat dijadikan pertemuan bincang santai. Karena menurutnya, mencoreng nama institusi DPRD.

“Lebih baik dibatalkan saja. Kalau forum seperti ini dijadikan bincang santai, mencoreng nama lembaga yang terhormat,” tegasnya.

Dari anggota komisi yang hadir di RDP tersebut, sebagian menolak dilanjutkan. RDP diadakan dilain hari dan yang diundang atau didatangkan, sama. Yakni, perwakilan warga sekitar pelabuhan, pengelola pelabuhan baru PT Delta Arta Bahari Nusantara (DABN), Satlantas Polres Probolinggo Kota.Selain itu, Dishub, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Dinsa Satpol PP.

Lantaran banyak yang menolak, Ketua Komisi III Agus Riyanto, Wakil Ketua Komisi II Heru dan Wakil Ketua Komisi I Imam Hanapi memutuskan, RDP ditunda. RDP akan dilanjutkan di lain hari dan waktu yang belum disepakati.

“Berhubung banyak yang menolak, RDP ini kami tunda,” kata Agus.

Untuk diketahui, ketiga pimpinan tiga komisi tersebut yakni, Agus Riyanto, Heru, Imam Hanapi disepakati menggantikan ketiga pimpinan DPRD yang tidak hadir untuk memimpin RDP gabungan komisi tersebut. Namun, RDP ditunda, setelah sebagian besar anggota komisi yang hadir, menolak RDP untuk dilanjutkan.

Ketua RT 4 RW 3 Kalurahan Mayangan, Kecamatan Mayangan, Mukhlis mengaku, kecewa RDP tidak dilanjutkan alias batal. Selain telah menunggu RDP selama tiga bulan, ia kadung terlanjur libur kerja. “Ya, kecewa. Karena sudah tiga bulan kami menunggu RDP ini. Ujug-ujug ditunda,” ujarnya.

Ia membenarkan, kalau dirinya yang melapor ke DPR setelah didesak warganya. Disebutkan. ada beberapa permasalahan yang dilaporkan terkait dengan pelabuhan baru yang dikelola PT Delta Arta Bahari Nusantara (DABN). Di antaranya, soal pembongkaran dan pengangkutan debu batubara dan rekruitmen karyawan.

Menurutnya, abu batubara beterbangan hingga menyesakkan nafas warga sekitar pelabuhan. Tak hanya saat pembongkaran, batu bara yang jatuh dijalan saat diangkut dump truck, juga meresahkan warga. Batubara yang jatuh di jalan dan dilindas kendaraan lain menjadi debu dan debu tersebut setelah kering beterbangan. “Ya, sampek warga kami ada yang sesak nafas,” katanya.

Soal rekruitmen tenaga kerja, PT DABN mengutamakan warga luar, sedang warga Kelurahan Mayangan, khusunya sekitar pelabuhan, tidak satupun diterima, padahal mereka sudah melamar. Begitu juga soal kompensasi, menurut Muhlis hanya 2 orang warganya yang mendapat kompensasi.

“Warga kami bukan 2 orang, tapi banyak. Nggak pernah dapat kompensasi. Soal tenaga kerja, warga kami tidak ada yang diterima kerja di pelabuhan. Lebih mengutamakan warga luar. Sedang yang terdampak debunya, kami,” pungkasnya. (mo/wb)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *