Problematika Penegakan HAM di Indonesia

  • Bagikan
Livia Sugiastutuih
Livia Sugiastutih

Oleh: Livia Sugiastutuih
Mahasisiswi Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan Prodi PGSD, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) NIM: 202110430311111

TEMA yang berarti “pulih lebih baik, menegakkan hak asasi manusia (HAM)” itu, tak terpisahkan dari pandemi Covid-19 yang menyerang warga di 220 negara/kawasan sedunia. Tak bisa dipungkiri, pandemi membuat HAM sebagian warga terabaikan. Jika penyebaran virus corona baru bisa ditekan, kehidupan pulih kembali, negara atau siapapun harus menghormati HAM warganya.

Hak Asasi Manusia di Indonesia bersumber dan bermuara pada Pancasila, yang artinya Hak Asasi Manusia mendapat jaminan kuat dari falsafah bangsa, yakni Pancasila. Perwujudan negara hukum Indonesia, disetujui pemenuhan hak-hak dasar negara atau hak asasi manusia (HAM). Sebagaimana disampaikan pada Hak asasi manusia diatur dalam pasal 27 sampai pasal 34 UUD 1945. Hak asasi manusia untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan layak, di mana ayat ini berbunyi “Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak atas kesejahteraan”.

Menengok catatan sejarah bangsa ini, banyak sekali kasus-kasus pelanggaran HAM yang sampai sekarang masih belum bisa diungkap. Bahkan, banyak di antara kasus-kasus tersebut adalah kasus pelanggaran HAM berat. Namun, seolah-olah selalu menjadi perkara yang diestafetkan kepada pemimpin-pemimpin bangsa yang baru. Isu mengenai pelanggaran HAM sudah lama menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bukan hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat. Selain itu, pemberian wewenang kepada Komnas HAM agaknya perlu menjadi pertimbangan. Penegakan HAM tidak bisa berjalan satu arah tanpa adanya dukungan dari berbagai poros dan pihak.

Pemerintah tampaknya juga belumlah memperlihatkan komitmen politik yang kuat dan serius untuk memajukan dan melindungi HAM di negeri ini. Penangan perkara hak asasi manusia (HAM) selama tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo masih buruk. Berbagai peraturan perundangan yang ada juga perlu diamandemen agar perlindungan HAM menjadi lebih kuat.

Pada saat ini fungsi Komnas HAM barulah pada taraf penyelidikan saja. Sedangkan fungsi penyidikan dan penuntutan kasus-kasus pelanggaran HAM dipegang oleh Kejaksaan Agung. Perlu banyak pelaku pelanggaran HAM yang dituntut dan dihukum untuk membuktikan dan memperlihatkan kepada masyarakat baik domestik maupun internasional bahwa Indonesia tidak mengenal impunitas dan bukanlah tempat yang aman dan bersahabat bagi para pelaku pelanggaran HAM.

Jadi HAM itu tidak diberikan oleh Negara. Negara bisa memberi bentuk formal atau status legal atas hak-hak fundamental tersebut, tetapi keberadaannya bukanlah karena pemberian oleh negara. Tetapi bagaimanapun juga penting untuk disadari, bahwa jika tidak diberi status legal dan bentuk hukum maka akanlah sangat sulit, jika tidak mau dikatakan tidak mungkin untuk merealisir dan “memaksakan” berlakunya HAM itu.

Akan tetapi pada saat ini HAM di Indonesia masih belum mengalami kemajuan sama sekali, dikarenakan masih maraknya warga yang melanggar HAM dan warga masih belum paham betul mengenai apa itu HAM. Tetapi, berdasarkan realitas yang ada di Indonesia pada saat ini, upaya Komnas HAM untuk memajukan dan melindungi ham bukanlah pekerjaan yang ringan dan tanpa rintangan. Rintangan yang menghadang Komnas HAM bisa berasal dari faktor budaya, kendala politik maupun rintangan yang berasal dari aparat penegak hukum kita sendiri, banyaknya kelemaham dari berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan HAM, maupun sikap dari lembaga peradilan kita yang belum pro terhadap HAM universal.

Komitmen politik pemerintah yang serius bagi upaya pemajuan dan perlindungan HAM sangatlah berpengaruh besar jika Indonesia ingin jadi negara yang didalamnya HAM benar-benar dilindungi. Komitment politik untuk memajukan dan melindungi HAM harus diwujudkan dengan melahirkan peraturan perundangan yang betul-betul dapat dijadikan sarana untuk melindungi HAM, meratifikasi berbagai instrument HAM internasional, dan memfasilitasi lahir dan berkembangnya Polisi, Jaksa dan Hakim yang pro HAM dan menyeret para pelanggar HAM ke Pengadilan.

Banyaknya aturan-aturan yang tidak diimbangi dengan penguatan kebijakan perlindungan HAM dan sosial, akibatnya eksisnya regulasi yang tidak sesuai dengan prinsip HAM, serta lemahnya kemampuan institusi negara dalam hal penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM, dan juga minimnya pemahaman aparat negara pada pendekatan dan prinsip hak asasi manusia.

Penegakan HAM merupakan upaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera. Apabila HAM ditegakkan, maka kepastian, rasa aman, tenteram, ataupun kehidupan yang rukun akan dapat terwujud. Hal itu menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara damai, adil dan sejahtera. Untuk itu perbaikan pada aspek keadilan dalam HAM akan memudahkan pencapaian kesejahteraan dan kedamaian warga negara Indonesia.

Dalam menangani maraknya kasus pelanggaran HAM perlu ditindak dengan penyelesaian pada berbagai Konflik Horizontal dan Konflik Vertikal di tanah air yang telah melahirkan berbagai tindakan kekerasan yang melanggar hak asasi manusia baik oleh sesama kelompok masyarakat dengan acara menyelesaikan akar permasalahan secara terencana dan adil tanpa memihak satu sama lain.

Dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap HAM, Indonesia telah membentuk lembaga HAM yakni Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Komnas HAM dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993. Komnas HAM merupakan lembaga mandiri negara yang awalnya dibentuk sebagai respon terhadap tuntutan masyarakat maupun tekanan dunia internasional mengenai perlunya penegakan hak-hak asasi manusia di Indonesia. serta wewenang yang dimiliki Komnas HAM sebagai pengampu HAM di Indonesia yaitu meliputi melakukan pendidikan dan penyuluhan tentang HAM, pemantauan dan penyelidikan terhadap pelanggaran HAM, pengkajian dan penelitian tentang HAM, menyelesaikan masalah secara konsultasi maupun negosiasi terkait persoalan HAM, serta menyampaikan rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran HAM kepada pemerintah.

Kasus pelanggaran HAM ini masih menjadi PR bagi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Tidak ada yang menjamin bahwa semakin maju perkembangan zaman maka semakin sedikit pelanggaran HAM yang terjadi. Nyatanya di Indonesia banyak orang – orang yang terkadang berbuat kasar kepada sesame manusia. Hal ini mengindikasikan jika pemahaman HAM di Indonesia belum sepenuhnya merata dan dimengerti oleh masyarakat luas.

Peran serta warga negara dalam upaya penegakkan HAM sangatlah diperlukan, mulai dari hal-hal kecil seperti saling menghormati antar sesama, dan juga menolak dengan tegas adanya pelanggaran HAM, menyebarkan penjelasan tentang pentingnya penegakan HAM di Indonesia guna untuk mecapai kehidupan yang damai dan sejahtera.

Sebagai mahasiswa, kita menjadi kompas moral dan penyambung lidah rakyat. Memang butuh banyak keringat dan air mata, biaya, tenaga, dan konsistensi dalam penegakan hak asasi. Namun, saya berharap jangan sampai kita berhenti untuk menyuarakan kebenaran dan mendesak pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk segera mengungkap sejarah kelam yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan sila kedua di Pancasila. Hal ini mengungkapkan bahwa keadaban sebuah bangsa dapat dilihat dari kondisi hak asasi manusia di negara tersebut. Oleh karena itu negara memiliki kewajiban untuk memastikan dan mendorong kondisi yang kondusif bagi hak asasi manusia

Pada esensinya, jika kita berbicara tentang HAM sebenarnya kita berbicara tentang sejauh mana suatu negara memperlakukan warga negaranya. Apakah negara tersebut memperlakukan warga negaranya sesuai dengan standar HAM internasional atau tidak. Sejauh mana sistem politik, sistem hukum dan budaya di negara tersebut menghormati dan menjamin HAM atau tidak. *)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *