Tak Terima Dituding Penadah Tanah Uruk Ilegal, Dua LIRA di Probolinggo Bersitegang

  • Bagikan
LSM Lira di Kota Probolinggo
Fariji, kuasa hukum Eko Prasetyo saat pers rilis soal tanah uruk RSUD dr Mohamad Saleh, Kota Probolinggo. (Foto: Mo)

PROBOLINGGO, WartaBangsa.id – Perseteruan LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Indonesia dengan LIRA versi Ollies Datau, kian memanas. Ketua LSM LIRA Indonesia, Eko Prasetyo Karso melalui kuasa hukumnya Fariji, akan melaporkan Ketua LIRA versi Ollies Datau, Safri Agung ke Polres Probolinggo Kota.

Tak hanya itu, Fariji yang juga Ketua Lembaga Bantuan Hukukm (LBH) Lacak, akan melaporkan Sugeng Ariyanto, wartawan Lira Media. Ancaman tersebut akan dilaksanakan, jika dalam satu minggu tidak mengindahkan somasinya. Mengingat, keduanya telah menuding kliennya sebagai penadah tanah uruk ilegal di media online Lira Media.

Penegasan tersebut disampaikan Fariji saat pers rilis yang berlangsung di rumah makan Sumber Hidup, Jumat (30/10/2020) sekitar pukul 09.00 WIB. Disebutkan, sebelum melapor pihaknya akan mengirim surat somasi yang ditujukan ke Agung Safri dan Sugeng Ariyanto.

“Kami somasi dulu. Jika selama seminggu tidak ada tanggapan, baru kami laporkan,” tegasnya.

Dalam surat tertanggal 28 Oktober tersebut, pihaknya meminta kepada keduanya untuk memberikan hak jawab atas komentar dan berita yang ditulis di media online. Selain itu, Fariji meminta kepada mereka untuk klarifikasi dan permintaan maaf ke kliennya yang dimuat di media yang sama yakni, Lira Media.

“Semua yang ditudingkan ke klien kami bohong dan hoaks,” tegasnya.

Dijelaskan, pada tanggal 15 Oktober 2020, Sugeng Ariyanto sebagai wartawan Lira Media telah menulis berita dengan judul, “Galian C Tanpa IUP Harus Ditertibkan”. Sehari kemudian yakni 16 Oktober 2020, yang bersangkutan juga menulis berita dengan judul “Proyek RSUD Kota Probolinggo Diduga Jadi Penadah Tanah Urug Ilegal”.

Berita itu, dikatakannya bohong alias hoaks, karena menurut Fariji, kliennya bukan pemenang tender atau pelaksana dari proyek tersebut. Eko atau kliennya mendapat pekerjaan atau job dari PT Anggaza Widya Ridhanmulia (pemenang tender) sebagai jasa angkut atau ekspedisi tanah urug.

“Dugaan itu salah alamat. Harusnya bukan ke klien kami. Karena klien kami hanya pengangkut tanah uruk,” tambahnya.

Fariji juga menyayangkan Sugeng Arijanto yang ikut berkomentar menjadi narasumber di berita yang ditulisnya sendiri. Wartawan professional tidak akan melakukan hal tersebut. Karenanya, Fariji menyebut, berita yang ditulis Sugeng Ariyanto adalah berita opini, rekayasa dan hanya
menduga-duga.

Ia juga menyebut, berita yang dimaksud bukan karya jurnalistik. Karena menulis berita tanpa didasari data, fakta dan cek ricek. Parahnya, lanjut Fariji dua berita tersebut tanpa konfirmasi ke
kliennya.

“Ini jelas wartawannya melanggar kode etik jurnalistik dan Undang-undang Pers Nomor 40 Tahun 1999. Melanggar Undang-undang ITE lagi,” pungkasnya.

Terpisah, Safri Agung berterus terang belum menerima surat somasi yang dikirim penasehat hukum Eko Prasetyo. Jika nantinya surat yang dimaksud sampai, maka pria yang dikenal dengan nama Agung itu, berencana akan merobek surat tersebut.

“Belum, kami belum menerima suratnya. Kalau sudah nyampai, langsung saya robek,” ujar Agung.

Karena, lanjut Agung, dirinya tidak pernah menyebut nama seseorang apalagi nama Eko Prasetyo. Karena itu, Agung tidak akan melakukan hak jawab dan minta maaf kepada siapapun, termasuk ke Eko Prasetyo.

“Buat apa klarifikasi dan meminta maaf. Nggak ada manfaatnya. Somasi itu salah alamat,” pungkasnya. (mo/wb)

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *